“…..Beru-beru di Mapilli,bungatanjong di Buku,allappasannapandeng di Tomadio….”

Jauh sebelum kedatangan bangsawan Gowa, Karaeng Toa atau Andi Masseua didaerah Buku tahun 1804. Buku pada abad pertengahan masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Passokkorang yang pusat pemerintahannya disekitar tepi sungai Maloso (Sekarang Kecamatan Mapilli), dimana wilayah kekuasaannya dikenal dengan sebutan Tallu Boccoe (Mapilli, Tomadio, dan Buku), hal ini dibuktikan dengan penggalan lirik lagu di atas.

Ketika seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Passokkorang dihancurkan oleh Kerajaan Balanipa sekitar abad 16 M, rakyat Passokkorang di wilayah Tallum Boccoe diusir dari daerahnya masing-masing. Buku yang kala itu merupakan pusat pelabuhan Kerajaan Passokkorang dan termasuk daerah yang ramai permukiman warga, dibumi hanguskan oleh Kerajaan Balanipa dan sekutunya. Semenjak itulah Buku menjadi kota mati hingga kelak dikemudian hari ditemukan kembali oleh Karaeng  Toa dari Gowa.

Passokkorang pada masanya termasuk salah satu kerajaan besar yang disegani dan ditakuti banyak kerajaan di tanah Mandar, termasuk Kerajaan Balanipa. Kebesaran kerajaan ini terletak pada kekuatan ekonomi, politik, dan strategi perang yang canggih, terutama pada rajanya yang dihormati oleh rakyatnya.

Kekuatan ekonomi dan politik Passokkorang ini terimpresi dalam wujud kerajaan maritim yang mengendalikan jalur perdagangan laut di Mandar sebelum kerajaan Balanipa transmutasi menjadi kerajaan maritim (dulu kerajaan agraris), bahkan sebelum Kerajaan Gowa juga menjadi kerajaan Maritim di Somba Opu pada abad 16 M. Kalau penulisan sejarah selama ini menganggap Kerajaan Gowa satu-satunyakerajaan maritim terbesar setelah runtuhnya Majapahit di pulau Jawa, maka hal itu dapat ditampik dengan bukti arkeologi buatan bangsa Cina yang banyak ditemukan di daerah Buku sekitar tahun 1960-70-an.

 Benda arkeologi atau porselin yang dimaksud itu berupa keramik, guci, mahkota dan sebagainya, yang disinyalir benda arkeologi tersebut adalah buatan pada masa Dinasti Tang (abad 7-10 M), Dinasti Song (abad 10-13 M), Dinasti Yuan (abad 13-14 M), dan Dinasti Ming (abad 14-17 M) di Cina. Penemuan benda-benda arkeologi ini setidaknya dapat meneguhkan rasio kita bahwa pada abad pertengahan di wilayah ini terdapat kerajaan maritim yang menjalin kontak dagang dengan kerajaan-kerajaan besar di negeri Cina. Dalam penelitian Anthony Reid di bukunya “Asia Tenggara DalamKurunNiaga 1450-1680”, menyebutkan bahwa perdagangan porselin lebih dominan dilakukan oleh pedagang-pedagang dari Cina di Nusantara.

Akan tetapi, jika menelusuri jejak pelabuhan Passokkorang di Buku dengan menggunakan pendekatan literatur-literatur sejarah mapan dan mainstream yang banyak ditulis oleh para sejarawan seperti misalnya karya monumental Tome Pires, Suma Oriental, maka tentu hasilnya adalah nihil. Bahkan dengan pendekatan ini, mustahil kita akan menemukan sebuah peta jalur perdagangan yang mengarah pada kawasan teluk Mandar, tepatnya di daerah Buku.

Namun sekali lagi, hasil penemuan benda-benda arkeologi sekiranya sudah geliat membuktikan keberadaan pelabuhan di Buku, dengan disertai kondisi ekologi yang tepat sebagaimana pendapat teoritis dari Adrian B. Lapian dalam bukunya, “Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad Ke 16-17”. Menurutnya, bukti keberadaan sebuah pelabuhan terletak pada faktor ekologinya yang normal dimana kapal berlabu dengan aman, terlindung dari ombak besar, angin, dan arus yang kuat, serta tempat yang paling baik untuk berlabuh adalah pada sebuah sungai, agak jauh kedalam.

Teori Adrian B. Lapian di atas sepertinya suitabledengan kondisi ekologi Buku yang memang memiliki volume angin dan ombak yang sedang, tidak keras, serta keberadaan sungai Maloso (Mapilli) yang berbadan lebar dapat dijadikan tempat berlabu kapal-kapal besar. Selain pendekatan teoritis, bukti lain yang menguatkan keberadaan pelabuhan di Buku adalah adanya memori kolektif berupa sejarah lisan (oral history)masyarakat setempat tentang kapal-kapal besar yang sandar di bibir pantai buku sekitar tahun 1960-an.

Sungai Maloso pada awal abad 20 juga masih digunakan sebagai sarana lalu-lintas kapal-kapal besar. Pada masa ini juga pelabuhan di Buku dikenal dengan sebutan “Gudang”, yaitu tempat penyimpanan kopra yang akan dijual ke Makassar, Kalimantan dan Jawa. Kapal-kapal besar pada masa itu silih berganti datang mengangkut kopra-kopra yang telah tersedia di Gudang. Bahkan sebelum alat transportasi darat mulai marak muncul, masyarakat Mandar banyak menggunakan kapal yang tersedia di pelabuhan Buku untuk menuju ke Makassar dan daerah-daerah lainnya.

Jadi dapat dipastikan bahwa pelabuhan Kerajaan Passokkorang di Buku sebagai pusat perdagangan yang ramai didatangi oleh pedagang-pedagang dari Cina. Kontak dagang ini menjadikan Passokkorang sebagai kerajaan maritim terbesar yang dalam teks sejarah Mandar kebesarannya memang diakui oleh kerajaan-kerajaan lain di tanah Mandar. Mungkin atas kebesarannya itulah menjadi alasan atau motif politik oleh Kerajaan Balanipa dan sekutunya untuk menyerang dan menghancurkan Kerajaan Passokkorang.

Sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan, daerah Buku menjadi permukiman yang padat penduduk dan masyarakatnya masuk dalam kategori strata sosial dan ekonomi yang cukuptinggi, sebab barang-barang yang diperdagangkan oleh bangsa Cina pada masa itu tidak mudah dijangkau oleh masyarakat secara umum. Barang-barang impor dari Cina ini, di mata masyarakat Buku nampaknya diperlakukan begitu istimewa, karena dikubur bersama dengan jasad orang mati. Disini terlihat adanya pengaruh budaya Cina terhadap masyarakat Buku sangat kuat.

Tradisi menguburkan barang-barang berharga bersama jasad manusia bukanlah khas tradisi Indonesia, melainkan tradisi bangsa Cina. Tradisi ini lahir dari proses interaksi perdagangan ekonomi yang berumur lama, sehingga tak pelak pengaruhnya sampai pada hal ihwal kematian. Padahal sebelumnya tradisi kematian bagi orang-orang di Mandar tidak bersifat materialistik, yakni dengan tidak membawa barang-barang yang tergolong istimewa ke alam kubur.

Demikian halnya disebutkan dalambuku The Bugiskarya Christian Pelras, bahwa mayat orang-orang Bugis biasanya dikremasi dan abunya disimpan di dalam guci kemudian dikubur bersama porselin serta barang-barang berharga lain milik orang mati tersebut.

Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan tidak berfungsinya pelabuhan di Buku. Pertama, faktor politik; penghancuran dan penguasaan oleh Kerajaan Balanipa terhadap Passokkorang dimotivasi oleh kepentingan politik untuk menguasai jalur perdagangan di wilayah bagian Barat Sulawesi. Kedua, faktor ekologi; faktor ini tidak semata-mata penyebabutan alam, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor politik, yaitu pasca penghancuran Passokkorang, Buku menjadi kota mati hingga menyebabkan sungai maloso tak terawat yang pada akhirnya mengalami pendangkalan karena endapan tanah semakin meninggi serta bibir pantai Buku mulai ditumbui banyak bebatuan.  

Kini pelabuhan di Buku telah tiada dan muara sungai Maloso lama telah lama tertimbung tanah, akan tetapi bekas sungai Maloso ini masih dapat diidentifikasi dengan jelas meskipun sudah ditumbuhi banyak pohon rumbiah, pohon kelapa dan coklat milik petani. Menurut penuturan masyarakat setempat, terakhir kali sungai ini berfungsi sebagai jalur perdagangan sekitar abad 19 M. Namun masyarakat tidak mengetahui dengan pasti kapan sungai ini mulai tidak berfungsi. Sebagian masyarakat juga mengungkapkan bahwa sungai ini lambat laun mulai ditinggalkan oleh masyarakat ketika sungai Maloso yang hilirnya ke wilayah Buku bagian Barat yang berdekatan dengan daerah Garassi (bandingkan dengan Gresik di Jawa) dan Mampie (sekarang) mulai melebar dan membesar. Penting untuk diketahui bahwa sungai ini dulunya hanya sebagai saluran air (irigasi) yang digali oleh masyarakat untuk mengairi sawah-sawah mereka.

Membesarnya irigasi ini mungkin karena faktor tanah yang terbilang labil dan lebih didominasi oleh pasir. Orang tua penulis masih ingat jelas waktu masih kecil, katanya, seringkali melintasi irigasi ini hanya dengan melompat. Jadi, matinya alur sungai Maloso di Campalagian dan Buku kemungkinan besar disebabkan semakin melebarnya dan membesarnya arus air pada irigasi tersebut.

Sungaimati yang disebutkan di atas, sekarang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Lembang, dikedalaman 50-100 meter masih terdapat pasir-pasir yang membuktikan kalau Lembang dulunya adalah sungai besar dan salah satu pusat peradaban yang ada di tanah Mandar. Masyarakat sekitar banyak yang memanfaatkan pasirnya untuk keperluan pembangunan. Temuan lain yang lagi-lagi membuktikan secara gamblang, yakni adanya tanah galian untuk pencarian benda-benda arkeologi di sepanjang tepi sungai ini, tepat berada di Dusun Para’baya dan Belulu. 

Referensi

Adrian B. Lapian, PelayarandanPerniagaan Nusantara Abad Ke-16 dan 17, Cet; I (Komunitas Bambu: Depok, 2008)

Anthony Reid, Asia Tenggara DalamKurunNiaga 1450-1680, Cet; I (YayasanObor Indonesia: Jakarta, 1992)

ChristianPelras, The Bugis, terj. ManusiaBugis, Cet. I, (Nalar: Jakarta, 2006)

Darmawan Mas’ud, Puang dan Daeng: Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar, Cet. I, (Yayasan Menara Ilmudan Zadahaniva Publishing: Makassar dan Surakarta, 2014)

Mattulada, MenyusuriJejak Kehadiran Makassar DalamSejarah, Cet; II (Ombak: Yogyakarta, 2011)

H.M. Tanawali Azis Syah, Sejarah Mandar: Polewali, Majene, dan Mamuju, Jilid I, II, dan III (Ujung Pandang: Yayasan al-Azis, 1998)

Mawardi Dumair Kasim, Bunga Rampai Litaq Mandar, 2004.

Wawancara dengan Ibu Saturi

Wawancara dengan Djamaluddin

Wawancara dengan Kaco. H
Oleh: SuardiKaco. H

Pue Tonileo adalah Raja Mamuju yang bernama yang bertahta hanya dalam masa yang singkat antara 1700 sampai tahun 1709, setelah Maradika sebelumnya  wafat. Dalam masa jabatannya yang terbilang singkat itu ternyata kepemimpinan Pue Tonileo tidak disenangi oleh rakyatnya sendiri, sebagian ada yang menganggap hal itu terjadi karena cara memimpinnya yang kurang bijaksana sehingga banyak yang tidak senang,  dari kalangan kerabat dan saudaranya menentang dan ingin membunuh Pue Tonileo, pada akhirnya Pue Tonileo memilih untuk meletakkan jabatannya.

Dalam sumber cerita yang lain dianggap bahwa karena adanya perselisihan dengan saudara-sudaranya yang ingin menjadi raja di Mamuju sehingga menghasut rakyat untuk melawan, Pue Tonielo meninggalkan tahtanya disebabkan oleh perseteruan yang disebabkan oleh rasa iri dari saudara kandungnya sehingga terjadi konflik dan menyebabkan pemerintahan Pue Tonileo mengalami kemunduran dan tidak bisa memerintah dengan baik, Pue Tonielo pun memutuskan untuk meletakkan jabatan sebagai Maradika dan mengasingkan diri ke tanah Kaili (Sulawesi Tengah).

Keadaan Masyarakat Mamuju sepeninggal Pue Tonileo tidak lebih baik justru semakin terpuruk dan dalam kondisi yang memprihatinkan, terjadi kekacauan di dalam lingkungan istana bahkan masyarakat Mamuju saling memerangi dengan yang lain disebabkan tidak ada lagi pemimpin yang bisa memberikan solusi atas persoalan di dalam masyarakat itu sendiri. 

Singkat cerita akhirnya para golongan bangsawan dan tokoh tokoh adat mengadakan pertemuan atau musyawarah untuk mencari solusi atas kekosongan pemimpin (raja) di Mamuju dan disepakatilah untuk melibatkan dan meminta pendapat kerajaan Balanipa di Mandar yang juga sebagai pemimpin atau bapak persekutuan kerajaan-kerajaan Pitu Baqbana Binanga.

Disepakatilah oleh Arajang (Raja) Balanipa di Mandar untuk segera mengutus salah seorang bangsawan di kerajaan Balanipa untuk menjadi pengganti Pue Tonielo untuk sementara dan atas persetujuan anggota persekutuan kerajaan di Mandar saat itu sampai kondisi di lingkungan kerajaan Mamuju benar-benar kondusif, maka terpilihlah Pammarica atau Puang Marica yang ditunjuk sesuai keputusan Arajang Balanipa saat itu dan terlebih lagi melihat Pammarica adalah mantan raja Balanipa yang ke 12, cucu dari Maradia Daetta, Maradia ke 4 kerajaan Balanipa dan telah berpengalaman mengatur pemerintahan di kerajaan Balanipa sebelumnya.

Setelah melalui proses musyawarah dan di sepakatilah keputusan tersebut, Pammarica menerima keputusan tersebut dengan syarat agar disiapkan tanah dan rumah sebagai tempat tinggal di Mamuju dan dalam perjalan ke Mamuju harus dikawal oleh beberapa orang yang pemberani karena dianggap perjalanan ke Mamuju sangat berbahaya dan penuh dengan gangguan para perampok dan bajak laut sehingga di ambillah keputusan untuk melakukan perjalan darat ke Mamuju yang dianggap lebih aman dibanding perjalanan melalui laut. 

Maka diadakanlah perundingan untuk menentukan siapa yang menjadi pengantar Pammarica ke Mamuju, akan tetapi tidak ada satupun dari kalangan pemberani dan bangsawan di Balanipa yang mau mengawal perjalanannya, ini menandakan bahwa besarnya resiko melewati perbatasan menuju ke Mamuju. Arajang Balanipa akhirnya mengundang Tomakaka Rantebulawang, Tomakaka Mambi, Tomakaka Aralle, Rante Salubanua, Pamusuang, Salurindu, Botteng dan Ta’bang untuk dipilih sebagai pengawal dan perundingan itu dipimping oleh Tomakaka Aralle maka ditunjuklah Tomakaka Botteng dua orang sebagai wakil dari Toraja dan beberapa orang lainnya untuk jadi pengawal Pammarica ke Mamuju. 

Tomakaka Botteng inilah yang kelak menjadi cikal bakal nenek moyang penduduk di Mamuju yang sekarang mendiami suatu wilayah di Mamuju  di daerah Botteng. Jadi Botteng berasal dari kata Tobuttu atau orang-orang dari gunung, yang kemudian diberi kehormatan menjadi salah satu pemangku adat di kerajaan Mamuju.

Setibanya di Mamuju Pammarica disambut  dengan sukacita oleh rakyat Mamuju termasuk para pemangku adat kerajaan Mamuju di daerah perbukitan yang sekarang disebut Simbuang dan perjalanan menuju ke Sapo Kayyang (Istana) Mamuju di Pesisir Pantai di sebuah wilayah bernama Kasiwa, di pimpin oleh Tomakaka Sinyonyoi perjalanan pun dilanjutkan.

Dalam perjalanan itu rombongan kerajaan dan masyarakat yang menjemputnya tiba disuatu tempat di pesisir pantai yang disebut Bonepaas saat ini dan dibuatlah sebuah perjanjian (talliq) dengan Tomakaka Botteng bahwa mulai saat itu Tomakaka Botteng adalah bagian dari kerajaan Mamuju dan diberikan tanah mendiami wilayah Mamuju diatas gunung yang sekarang dikenal dengan nama Desa Botteng sampai ke anak cucunya dengan ditandai penanaman dua pohon kayu sebagai tanda persaudaraan Tomakaka Botteng di gunung dengan masyarakat Mamuju di pesisir.

Tak berselang lama Pammarica pun diangkat menjadi Maradika dan menempati tanah yang konon katanya disediakan oleh masyarakat Kasiwa, Pammarica adalah bangsawan Mandar pertama yang memerintah di kerajaan Mamuju, setelah berberapa bulan lamanya Pammarica menjadi Maradika di Mamuju keadaan di Mamuju tidak berubah sedikitpun bahkan semakin kacau, kehidupan semakin pailit, hasil panen dan hasil melaut justru semakin tidak mencukupi sehingga oleh orang Mamuju menamakan situasi tersebut dengan ma’barata semenjak Pue Tonileo meninggalkan masyarakatnya. Sehingga di syairkan dalam kehidupan masyarakat saat itu dengan ungkapan kehilangan yang cukup menyedihkan yaitu;

Artinya : Ayam tidak lagi berkokok, ombak tak lagi mengalung, lesung tak lagi berbunyi, Pohon tak lagi berbunga.

Dalam situasi yang tidak menentu ini Pammarica tidak sanggup melihat penderitaan di masyarakat yang semakin hari semakin terpuruk, maka di adakanlah pertemuan kembali untuk mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan yang menimpa rakyat Mamuju saat itu. Maka berkumpullah para tetua adat dan bangsawan untuk duduk bersama mencari keputusan yang tepat sehingga di sepakatilah usulan untuk memanggil kembali Pue Tonileo yang dianggap memiliki kemampuan ghaib dan kesaktian untuk mengatasi segala kesulitan dan perpecahan dikalangan bangsawan dan masyarakat Mamuju.

Sampai diutuslah seseorang ke Kaili untuk menyampaikan maksud dari para tetua adat dikerajaan Mamuju agar Pue Tonileo kembali ke Mamuju menjadi Maradika seperti keinginan rakyatnya. Terjadi perbedaan versi cerita antara tokoh bangsawan, penutur sejarah dan sebagian masyarakat yang ada di Mamuju, adapula yang mengatakan bahwa Pue Tonileo tidak dimakamkan di Mamuju karena Pue Tonileo tidaklah meninggal di Mamuju melainkan di tanah Kaili (sulawesi tengah), dikarenakan Pue Tonileo tidak pernah datang kembali ke Mamuju setelah meletakkan jabatannya sebagai Maradika.

Kenapa ke Kaili, sebab Kaili pada saat itu adalah masih menjadi wilayah kerajaan Mamuju (Surumana-Donggala) Kaili merupakan wilayah taklukan kerajaan Mamuju. 

Dalam naskah Proklamasi Negara Islam Indonesia (Darul Islam Indonesia) hal itu nampak jelas seperti di bawah ini :

Di Sulawesi Selatan, pada masa revolusi fisik melawan Belanda terbentuk perlawanan rakyat dengan nama Kesatuan Gerilja Sulawesi Selatan (KGSS). Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pasukan gerilya ini statusnya tidak jelas. Pemerintah pusat membuat kebijakan untuk menampung pasukan gerilya semacam ini di seluruh wilayah Indonesia  dengan membentuk Corps Tjadangan Nasional (CTN) yang berfungsi untuk mobilisasi nasional yang terbentuk secara spontan, yang pada prinsipnya adalah kesukarelaan untuk membela negaranya.

Pada tanggal 8 Desember 1902, dia meninggalkan Waalwijk untuk secara sukarela bergabung dengan Pasukan Kolonial Belanda pada usia 18 tahun.  Koloniaal Werfdepot di Harderwijk, sebuah kesatuan unit angkatan perang Kerajaan Belanda yang sudah ada sejak 1830 dibawah Kementrian Koloni Hindia Belanda (Dutch Coloonial Ministree) yang merekrut dan mempersiapkan wajib militer untuk ditempatkan di koloni-koloni Hindia Belanda, yang juga adalah asal muasal tentara KNIL Belanda lahir. Warfdepot adalah unit angkatan darat yang merupakan milisi militer atau wajib militer Belanda. Di sana dia mendapatkan pelatihan militer sekitar enam minggu, para prajurit disiapkan untuk dinas tersebut dan kemudian berangkat ke Indonesia.

Petrus Hendrikus Pulles ditempatkan di Komando Militer Sulawesi, Manado dan Timor, sebagai pasukan tambahan paruh waktu kedua ditahun 1907. Bersama-sama dengan pasukan Marechausee (Marsose) diperintahkan oleh Gubernur Hindia Belanda di Makassar untuk menumpas perlawanan Punggawa Malolo dan Atjo Ammana Andang di Ladang Kassa Mamuju. 

Perlawanan rakyat Mamuju yang dimotori oleh Punggawa Malolo terbilang cukup sulit untuk dipatahkan, selain kondisi alam dan letak pertahanan yang cukup merepotkan pasukan Belanda. 

Walaupun akhirnya Pasukan Punggawa Malolo dapat ditaklukkan setelah terjadi pertempuran yang cukup sengit, Petrus Pulles akhinya tewas terbunuh bersama- sama beberapa orang rekannya termasuk Letnan G.C Bubberman dalam operasi militer di Ladang Kassa, Mamuju pada tanggal 20 Agustus 1907.

Dengan Keputusan Kerajaan Belanda No. 45 dari 5 Desember 1908 ia diangkat menjadi ksatria militer kelas Willemsorde ke-4. Dalam daftar Kanselir Pesanan Belanda secara anumerta. (Arman Husain_ 2017)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waalwijk_(stad)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Langstraat_(streek)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Nederlandsch-Indisch_Leger

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koloniaal_Werfdepot

Pada permulaan abad ke XX berbagai usaha yang dilakukan kolonial Belanda mengarah kepada hegemoni di berbagai pelosok yang berpotensial memberikan keuntungan. Usaha ini diarahkan kepada eksploitasi daerah-daerah di luar Pulau Jawa atau hampir seluruh daerah di Nusantara. Hal ini disebabkan antara lain perebutan daerah kekuasaan negara imperialis yang secara berlomba-lomba mencari daerah jajahan di daerah Asia dan Afrika. Sejak itu politik Kolonial diterapkan dengan tujuan menguasai daerah daerah produksi bahan-bahan mentah bagi kepentingan industri negara imperialis. Untuk memenuhi kepentingan politik kolonial Belanda, di seluruh wilayah Nusantara dimunculkan praktek kolonial yang memungkinkan penaklukkan terhadap daerah-daerah jajahan adalah membuat kontrak politik  yang mengikat rakyat pribumi. Usaha ini lebih jelasnya dimaktubkan dalam traktak antara pemerintah Kolonial dan para raja setempat sebagai dalih terselubung untuk menguasai daerah jajahan (Hosea 1993:12)

Sejak berlakunya kontrak panjang (Lange Kontract) kehidupan rakyat pribumi semakin sulit. Isi Kontrak tersebut, membuat semakin parah keadaan kedudukan kerajaan-kerajaan di Nusantara karena Kerajaan-kerajaan tersebut, dilarang melakukan perlawanan terhadap Kolonial dan para tuan tanah pihak Kolonial Belanda. Akibat semua itulah timbul protes akan keberadaan Lange Kontract seperti dikerajaan  Gowa, PerjanjianBongaya (1667). Isi perjanjian tersebut merugikan kedua belah pihak.  ( Abdul Razak Dg.Patunru,1996:33-34).

Hingga abad ke XIX,Lange Kontract masih berlaku dibeberapa wilayah di Nusantara bahkan pada saat terjadinya Perang Aceh dan perang-perang lain di Pulau Jawa. Ikatan perjanjian tersebut merampas hak-hak pribumi yang telah disepakati bersama bahwa traktat tersebut menjamin kedua belah pihak saling menguntungkan hal ini terjadi akibat tindakan kolonial Belanda disertai tindakan provokasi militer dalam usaha-usaha mematuhi isi dari Lange Kontrak.

Meskipun para penguasa Mandar menandatangani pembaharuan Kontrak Bungayya (1824), yang menetapkan pihak pemerintah kolonial  Belanda sebagai (pelindung dan perantara) namun bagi kerajaan kerajaan sekutu memandang konsep ini menunjukkan kedudukan yang setara. Karena negeri mereka bukan wilayah taklukan dan pemerintahannya tetap mengikuti pola pemerintahan yang terbina sejak dulu. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara pemerintah kolonial Belanda dengan pihak-pihak kerajaan kerajaan sekutu dikawasan ini, termasuk kerajaan kerajaan di daerah Mandar.

Namun kesepakatan itu tidak dilaksanakan sepenuh hati dan semangat perlawanan terus berlanjut. (Amir 2011:238) menyatakan “ walaupun raja raja telah  menandatangani Pembaharuan Kontrak Bungayya, akan tetapi tidak mempunyai arti banyak,karena pada umumnya raja raja tidak banyak menghiraukan seruan kita”(C.Nooteboom). Hal ini ditandai dengan banyaknya aksi perompakan yang dilakukan oleh perompak Mandar yang mengancam kebijakan perdagangan bebas, dan juga kerugian bagi pelayaran dan perdagangan maritim kolonial Belanda. Itulah sebabnya 5 Juli 1850 Gubernur Sulawesi bermohon kepada Pemerintah Kolonial Belanda di Batavia, agar diberikan wewenang untuk mengatasi perompakan laut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah semua tindakan yang bertentangan dengan kontrak politik yang telah ditandatangani oleh Maraqdia-Maraqdia di Mandar.

Sedangkan Penandatanganan Kontrak Panjang atau Lange Contract di Kerajaan Mamuju ditandatangani pada tanggal 31Oktober 1862  oleh Nae Sukur dan Hadatnya, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1869 dilakukan penandatanganan kontrak tambahan (perlindungan terhadap jalur-jalur telepon). Juga oleh Maraqdia Mamuju dan Hadatnya  hingga 3 Mei 1889 tepatnya 10 tahun kemudian, diadakan penandatangan kontrak tambahan (pencegahan pengangkutan keluar masuk kebutuhan perang). 

Sementara itu di Kerajaan Tappalang, juga menandatangani Kontrak panjang pada 31 Oktober 1862 oleh Maraqdia Tappalang Cakeo Daeng Mariba (Pua Caco Tomanggang Gagallang Patta-ri Malunda) Pabbicara Tappalang pengganti Maraqdia Tappalang dan hadatnya.

Dalam keadaan Tappalang yang tidak memiliki Maraqdia, diambil alih oleh Maraqdia Mamuju Nae Sukur sebagai Maraqdia Tappalang serta hadat Tappalang, Nae Sukur kembali menandatangani kontrak panjang pada tanggal 5  Desember 1868. Pengganti Maraqdia Tappalang Nae Sukur berikutnya adalah Pabanari Daeng Natonga  (1889-1892) dan digantikan lagi oleh Andi Musa Paduwa Limba (1892-1908), beserta Hadatnya melakukan penandatanganan  kontrak panjang dan Akte pengukuhannya pada 31 oktober 1892 selama masa pemerintahan Andi Musa Paduwa Limba, penandatangan kontrak tambahan (pertanian dan pertambangan) dengan kolonial Belanda kembali dilakukan pada, 23 Juni 1897 kemudian penandatanganan pembaharuan kontrak panjang dengan kolonial Belanda pada 11 Juni 1905.

Ilustarsi Pertempuran Di Benteng Kayu Mangiwang Budong- Budong

Selama pemberlakuan kontrak dan kerjasama kerajaan kerajaan di Mamuju dengan kolonial Belanda. Menyebabkan konflik dan perlawanan menentang perjanjian dan melakukan perlawanan terhadap Kolonial Belanda di Kemaradikaan Mamuju, perlawanan dan penentangan ini dilakukan oleh para bangsawan yang digelari Puang dan Daeng, Punggawa Malolo (Daeng Mattinja), Aco Ammana Andang, Daengna Maccirinnae, Pattolo Lipu, Lalla Parimuku dan Pattana Bone. merupakan pemimpin perlawananan di Kemaradikaan Mamuju.

Di Kemaradikaan Mamuju dan Tapalang perlawanan rakyat menentang kolonial Belanda ditandai, setelah pemberlakuan Lange Kontrak ini, yang dimulai sejak ditandatanganinya  oleh Nae Sukur dari tahun 1862 hingga akhir 1907 oleh Maradika Karanene. Perlawanan atas pemberlakuan lange kontract ini dimulai oleh seorang cucu raja Tapalang yang bernama Matalungru (Pattalundru) 1863, setelah Nae Sukur sebagai pengganti maradika Tappalang menandatanganinya atas nama maradika Tappalang yang kemudian memancing kemarahan Matalungru sebagai keturunan maradika Tappalang, kemudian perlawanan rakyat Mamuju selanjutnya di tahun 1905, oleh Punggawa Malolo yang berlangsung di Benteng Kassa Sinyonyoi kemudian ditahun yang sama, Daenna Maccirinae, Pattolo Lipu dan Pattana Bone di Benteng Kayu Mangiwang dimana, para pemimpin perlawanan tewas, ditangkap dan diasingkan. Menyoroti beberapa perlawanan ini tidak satupun perlawanaan yang di pimpin langsung oleh raja atau Maradika tapi dipimpin oleh seorang tokoh bangsawan, bersama dengan rakyat dalam hal ini masyarakat pedesaan, yang justru memiliki dinamika untuk berusaha memperbaiki keadaan dan nasibnya.

Tokoh tokoh perlawanan yang melakukan perlawanan terhadap kolonialisasi Belanda di Mamuju, bukanlah raja atau maradika, Matalungru adalah seorang cucu raja Tapalang, kakek Matalungru digantikan oleh Nae Sukur sebagai raja Tapalang sekaligus sebagai raja Mamuju, sementara Daenna Maccirinnae, Pattololipu,Punggawa Malolo (daeng Mattinja) juga hanyalah bangsawan yang menentang dan memberontak atas kekuasaan pemerintah Belanda. 

Jika menyimak berbagai perlawanan yang timbul di Mandar dan Mamuju  tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang mendorong tercetusnya peristiwa itu. Daengna Maccirinnae,, Daeng Mattinja (punggawa malolo) dan Aco Ammana Andang. Sebagai tokoh-tokoh yang mempelopori timbulnya aksi perlawanan yang tidak takut dan pantang menyerah ketika Pemerintah Hindia Belanda mencoba melaksanakan praktek kolonialisasi di Mamuju. Intervensi Belanda di Mamuju dengan tujuan kolonoialisasi dan menanamkan kekuasaan didaerah tersebut ditandai dengan penandatangan Lange Kontract. Kedatangan pemerintah Hindia Belanda di Mamuju ini melalui tanah Mandar yang telah terlebih dahulu dikuasai, membawa Belanda juga memasuki wilayah Mamuju dan sekitarnya  (Sumber : Het nieuws van den dag voor Ned. Indie, tanggal 24 Agustus 1908, lembar ke-2 Verbannen)