Partisipasi Membangun Bangsa Makin Terbuka

REFORMASI yang membuka keran persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), dinilai Hengky Hamdani, salah seorang warga Mamuju keturunan etnis Tionghoa, membuka lebar partisipasi membangun bangsa.

Apalagi Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan telah menempatkan etnis Tionghoa sama dan setara kedudukannya dengan WNI lainnya dalam hukum dan pemerintahan. Beberapa etnis Tionghoa di Mamuju, bahkan telah berkecimpung di ranah perpolitikan. Salah satu di antaranya adalah Willianto Tanta yang menjadi bendahara DPD I Partai Golkar Sulbar atau pemilik PT Karya Mandala Putra, Imming Wijaya, yang pernah duduk di kursi legislatif DPRD Mamuju selama dua periode.

“Dulu memang kami cuma bekerja di bidang perekonomian saja. Untuk jadi PNS, susah. Tetapi sejak reformasi, etnis Tionghoa juga sudah bisa jadi polisi, tentara, atau menteri. Di Makassar, sudah ada etnis Tionghoa yang ikut mencalonkan diri jadi walikota. Sekarang, perayaan Imlek juga sudah tanggal merah (hari libur nasional,red),” tuturnya.

Menurut Hengky, pada dasarnya warga keturunan Tionghoa sama dengan masyarakat lainnya yang memiliki nasionalisme yang tinggi dan mampu menjadi warga negara yang baik. Hanya saja diakuinya, pelibatan etnis Tionghoa dalam berbagai bidang, jarang dilakukan pada masa sebelum reformasi.

Meskipun demikian, ujar bapak dari tiga orang putra itu, asimilasi atau pembauran etnis Tionghoa dengan dengan warga atau etnis lain yang ada di Mamuju telah terbangun sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Hampir seluruh warga Mamuju yang terbilang telah lama menetap, dikenalnya dengan baik. Pengkotak-kotakan pribumi dan non pribumi juga tidak pernah ada.

Hengky meyakini, setiap suku pasti memiliki perbedaan sifat dan karakter. Filosofi yang dipegangnya ini membuat dia kadang lebih akrab dalam hubungan kekerabatan dengan etnis lainnya. “Tidak mesti bahwa kita hanya bergaul akrab dengan sesama Tionghoa saja. Saya bahkan lebih akrab dengan saudara dari suku lainnya,” kata pria kelahiran tahun 1945 itu.

Vihara kelurahan Binanga

Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju beberapa tahun yang lalu, ungkapnya, masih belum terlalu banyak. Hal ini juga yang membuat mereka lebih cepat akrab dan berbaur dengan warga lainnya. Apalagi penduduk di kota yang telah menjadi ibukota provinsi ini merupakan multietnis sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu.

Kepedulian terhadap sesama yang tergolong kurang mampu atau tertimpa musibah, diwujudkan dengan melakukan kegiatan sosial. Dananya diperoleh dari sumbangan semua warga etnis Tionghoa di Mamuju sebagai saldo kas yang dikumpulkan setiap bulan.

Open house dengan mengundang kerabat, tetangga, atau teman, kata dia, juga telah dilakukan sejak dahulu untuk lebih menjalin keakraban. Memang diakuinya, kegiatan seperti ini jarang terlihat karena komunitas etnis Tionghoa di Mamuju tidak sebesar di kota-kota lain, seperti Makassar.

Kenali Bahasa dan Budaya Lokal

KEHADIRAN etnis Tionghoa di Mamuju diperkirakan telah ada sejak tahun 1920-an. Orang tua Hengky Hamdani, merupakan generasi pertama di kota itu. Lazimnya di kota-kota lain, mereka masuk melalui jalur perdagangan.

Didukung kota yang terbilang tidak luas, memudahkan proses asimilasi atau pembauran dengan warga lainnya. Salah satu upaya mempercepat hubungan kekerabatan dengan warga lain dengan mempelajari dan menguasai Bahasa Mamuju, karakter, dan budaya lokal, sehingga komunikasi terjalin baik dengan semua kalangan.

Kawasan pecinan dengan model rumah yang khas pernah ada di sekitar Jalan Yos Sudarso, tepat di depan Pantai Mamuju. Namun, lambat laun mereka semakin menyebar dan membaur dengan warga lainnya. Etnis Tionghoa yang umumnya berdagang, berada di sekitar tempat-tempat strategis yang ramai dikunjugi orang, misalnya pasar.

Tempat ini pulalah yang mempertemukan mereka dengan saudara lainnya dari etnis berbeda, sehingga terjadi asimilasi yang didasarkan prinsip saling membutuhkan. Pedagang membutuhkan konsumen, dan sebaliknya. Tentunya bukan hanya etnis Tionghoa yang memilih dagang sebagai mata pencarian, sehingga hubungan simbiosis semakin kompleks.

Hengky yang lahir, besar, dan beranak cucu di Mamuju, mengenang, sekitar tahun 1970-an, akses jalan darat belum terbuka. Hubungan dengan Makassar dilakukan dengan transportasi laut. Akses jalan darat baru terbuka dengan baik sekitar dekade 90-an.

Berasimilasi dengan Saling Menghormati

PEMBAURAN etnis Tionghoa dengan warga Mamuju dari etnis lainnya terus berlanjut hingga generasi berikutnya. Asimilasi dilakukan sampai pada bidang pendidikan. Tidak ada sekolah di Mamuju yang dieksklusifkan untuk kelompok tertentu.

Semua berbaur dalam satu sekolah yang di dalamnya tidak terdapat perbedaan berdasarkan kesukuan. Anak-anak etnis Tionghoa belajar di sekolah dasar yang juga digunakan warga lainnya agar dapat belajar membaurkan diri sejak dini.

Irwan, pemilik Toko Satu Dua, berharap keakraban dengan warga lainnya yang telah dilakukan orang tua sebelumnya, juga dilakukan generasi selanjutnya. “Memang beberapa warga lain yang baru masuk ke Mamuju, jarang kami kenal. Tapi kalau yang sudah lama tinggal di sini, hampir kami kenal semua,” katanya.

Sikap toleransi dan saling menghargai dengan sesama, pesannya, yang paling dibutuhkan agar dapat tetap menjalin hubungan kekerabatan dengan orang lain. Salah seorang saudara kandungnya yang memilih memeluk Agama Islam, ujarnya, sangat dihormatinya, termasuk seluruh pantangannya telah diketahuinya dengan baik.

“Kami tidak mengenal batasan hubungan sejak dahulu. Bahkan dulu, waktu penduduk Mamuju belum banyak seperti sekarang, kalau kita naik bus ke Makassar, semua penumpang kita kenal baik. Bapak saya dari Mandar, jadi sangat cepat akrab dengan warga lain. Apalagi kita biasa kumpul-kumpul kalau ada acara,” bebernya.

Kursi Legislatif Bukti Kepercayaan Masyarakat

KETUA Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Mamuju,  Imming Wijaya, mengaku salut dengan keterbukaan dan penerimaan warga di Mamuju terhadap etnis Tionghoa. Diskriminasi dari masyarakat dan pemerintah, secara umum, kata dia, tidak pernah dirasakan hingga keturunan generasi kelima saat ini. Memang diakuinya, kemungkinan masih ada segelintir orang yang masih membedakan, tetapi tidak dapat digeneralisasi.

“Sejak awal, mulai lahir, besar, dan beranak cucu, kami telah diterima dengan baik dan dapat berpartisipasi dalam banyak hal. Saya dapat duduk di kursi legislatif DPRD Mamuju selama dua periode, menjadi bukti, bahwa kami diterima di masyarakat untuk mewakili rakyat” tutur pria kelahiran Mamuju tahun 1954 silam.

Etnis Tionghoa di Mamuju sejak menjadi ibukota Provinsi Sulbar terus bertambah seiring pertumbuhan pembangunan dan perekonomian. Jumlah keluarga keturunan etnis Tionghoa yang tercatat (PSMTI) Mamuju saat ini sebanyak 120 kepala keluarga.

Saat Mamuju belum menjadi ibukota provinsi, jumlah etnis Tionghoa hanya sekitar 30 kepala keluarga. Pintu Mamuju semakin terbuka lebar setelah menjadi pusat kota dan etnis Tionghoa lainya terus berdatangan dari Kota Palopo, Makassar, dan kota-kota lainnya.

Imming, mengemukakan, pertambahan jumlah etnis Tionghoa serta lahirnya PSMTI sejak beberapa tahun lalu, juga semakin memperbesar jalinan hubungan kekerabatan dengan warga lainnya. Kegiatan bakti sosial untuk membantu warga yang kurang mampu, menjadi salah satu agenda rutin PSMTI

Maradika yang bergelar La Manuka ini bernama asli Abdul Rahman Nae Syukur, bertahta menjadi raja di Tapalang pada tahun 1867 - 1869 menggantikan Pua Caco Tamanggong Gagallang Patta ri Malunda atau juga bernama asli Cakeo Dg. Marriba yang sebelumnya adalah seorang bangsawan pemuka hadat kerajaan Tapalang. Nae Sukur adalah anak dari penguasa atau raja Mamuju Abd. Maalim Daeng Lotong atau Nae lotong yang bergelar Malloanging dan ibunya bernama I Panre putri dari raja Mamuju sebelumnya Daenna Samani To Mejanggu alias Tomampellei Kasugikanna.

Pada masa kepemimpinan Abd. Maalim Nae Lotong di Tapalang (1850-1862) telah terjadi peristiwa perompakan kapal milik Abdul Rachman yang hendak berlayar menuju Kutai Kartanegara, berangkat dari Makassar pada 14 Maret 1856 dan berlayar melalui jalur pantai Tapalang dan akhirnya karam dipantai Dungkait Tapalang pada 25 Maret 1856 dan kemudian dirompak dan kemudian kapal itu dibakar oleh orang orang Dungkait dan Tapalang, kuat dugaan bahwa yang memimpin perompakan ini adalah salah seorang bangsawan Tapalang bernama Pattalunru dan atas peristiwa inilah yang memicu terjadinya kemarahan Gubernur Hindia Belanda dan segera meminta ganti rugi atau kompensasi kepada kerajaan Tapalang dengan mengirimkan utusan kekerajaan Tapalang menggunakan kapal uap Admiral Kingsbergen untuk menyampaikan surat Gubernur tertanggal 6 April 1856 namun pihak kerajaan Tapalang tidak menanggapi dan merasa tidak bertanggungjawab dengan kejadian tersebut selain itu karena Tapalang tidak merasa terikat kontrak perjanjian dengan Pemerintah Belanda.

Sehubungan dengan persoalan perompakan tersebut, pemerintah kolonial Belanda dalam keputusannya pada 16 Mei 1856 No.2, memberikan wewenang kepada gubernur Sulawesi untuk melakukan tindakan tegas apabila mara’dia Tapalang dan Mamuju tidak mengabulkan semua tuntutan yang diminta. Gubernur Sulawesi diharapkan dapat menggunakan sarana yang ada untuk memaksakan mereka memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan dan menghukum raja-raja itu atau menjatuhkan hukuman terhadap kampung-kampung yang bersalah. Oleh karena hingga awal Juni 1856, tuntutan tersebut masih belum dikabulkan semuanya, hanya sebagian kecil dari barang-barang yang dirompak dapat ditemukan kembali, maka dikirim sebuah pasukan ekspedisi ke Tapalang dan Mamuju pada 10 Juni 1856. Pasukan ekspedisi ini merupakan gabungan dari kekuatan angkatan laut dan darat yang terdiri atas kapal perang (fregat) Palembang, kapal uap Admiraal van Kingsbergen, dan kapal penjelajah Nomor 18 serta 50 di samping satu kesatuan yang diangkut dengan sebuah kapal perang berkekuatan seorang perwira dan 25 orang serdadu. Setelah pasukan ekspedisi tiba di tempat, segera menyampaikan tuntutan ganti rugi dalam waktu 36 jam tidak dikabulkan, maka kedua kampung tersebut akan dibakar dan dihancurkan. Meskipun demikian, pemangku adat Mamuju dan putra mara’dia Mamuju yang bernama Nae Sukur menyatakan tidak mampu untuk membayar ganti rugi yang dituntut. Oleh karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi dan seiring dengan berlalunya batas waktu yang ditentukan, maka penghancuran Tapalang dan Tanjung Kait dilakukan tanpa ada perlawanan yang berarti. Penghancuran Tapalang dilakukan pada 19 Juni sementara Tanjung Kait dilakukan pada 20 Juni 1856. Berkali-kali kejadian yang sama kembali terulang di pantai Mandar antara 1858 sampai 1859 hingga pada Oktober 1863. 

Pada permulaan tahun 1862 Maradia Mamuju dan Tapalang Malloanging Nae Lotong mundur dari jabatannya sebagai raja di Tapalang karena merasa sudah tidak mampu melanjutkan jabatannya karena telah lanjut usia, maka digantikan oleh menantu laki lakinya I Samani bergelar Tomessu Ri Atapang (1862-1864). Dimasa kepemimpinan I Samani tidaklah lebih baik dari sebelumnya, pada Oktober 1863 kembali terjadi peristiwa perompakan dan penjarahan dilakukan rakyat Tapalang dan kembali memicu reaksi pemerintah Hindia Belanda atas pembangkangan terhadap kontrak perjanjian yang sudah disepakati pada 31 Oktober 1862. Pada awal tahun 1864 I Samani diturunkan sebagai raja oleh kesepakatan para hadat kerajaan Tapalang dan digantikan oleh Pua Caco Tomanggong Patta Ri Malunda yang juga adalah seorang bangsawan Tapalang yang sebelumnya adalah anggota hadat sebagai Pa'bicara di kerajaan Tapalang, namun pengangkatannya sebagai raja belum mendapat restu dari pemerintah Belanda sehingga pihak pemerintah Belanda memanggilnya untuk datang ke Makassar untuk mempertegas dan menyatakan dirinya untuk patuh pada perjanjian kontrak dengan pemerintah Belanda, namun Pua Caco menolak keinginan pemerintah Belanda untuk datang ke Makassar.

Sebagai Gubernur Hindia Belanda Celebes, J. Anthonius Bakkers memandang segera mengganti raja Tapalang Cakeo Daeng Marriba atau Pua Caco, pemecatan ini dilakukan untuk mempermudah legitimasi peraktek kolonisasi di wilayah Tapalang yang saat itu masih rawan dengan pembangkangan terhadap kebijakan dan kepentingan Kerajaan Belanda diwilayah Tapalang, maka pada Desember 1867 ditunjuklah Na'e Sukur yang juga menjabat sebagai Raja Mamuju atas persetujuan hadat Kerajaan Tapalang untuk diangkat jadi Raja Tapalang, namun Nae Sukur masih berada di Makassar saat itu sehingga pengangkatannya diundur sampai Januari 1868.

Selama memerintah di Kerajaan Tapalang Nae Sukur kurang disenangi oleh beberapa kalangan bangsawan sehingga timbul perselisihan yang kemudian mendapat penentangan dari beberapa tetua adat dan kepala kampung di Tapalang ditahun 1875 terutama perseteruan dengan Hadat kerajaan Tapang akibat sikap dari beberapa bangsawan yang menjabat di kerajaan menilai Nae Sukur terlalu tunduk pada Belanda, puncak dari perseteruan ini adalah pecahnya perang saudara antara pihak Nae Sukur dikerajaan Mamuju dan Tappalang dengan pihak I Samanangngi dan Pattalunru dikawasan hutan Karama pada tahun 1883. Pada pertempuran pertama armada perang kerajaan Mamuju dibawah pimpinan Andi Calla yang juga anak sulung dari Nae Sukur memimpin penyerangan ke Karama, I Samanangngi sendiri adalah sepupu dari Nae Sukur dari jalur ibunya. I Samanangngi dianggap banyak merugikan kerajaan dengan melanggar kontrak perjanjian dengan pihak kerajaan Belanda dengan melakukan perompakan dan menjarah kapal-kapal dagang yang melintas diperairan Mamuju dan Tapalang. 

Selain itu I Samanangngi telah melindungi Pattalunru yang diburu oleh pihak kerajaan Belanda karena selain penjarahan juga menangkap awak kapal untuk dijual sebagai budak pekerja sehingga hal inilah yang oleh pihak Belanda sangat merasa terganggu dengan aktifitas perompakan ini, jelas sangat menganggu keamanan perdagangannya dijalur pantai Tapalang dan Mamuju. I Samanangngi mendeklarasikan diri sebagai penguasa di wilayah Pangale Karama dengan memimpin pemberontak dengan gelar Maradia Pangale Tomampellei Sanjatana. Dalam pertempuran ini Andi Calla tewas ditangan pasukan Maradia Pangale dan berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Mamuju dengan kekalahan ini Nae Sukur lantas berinisiatif meminta bantuan pasukan kepada kerajaan Belanda melalui Gubernur Hindia Belanda pada tanggal 5 Juni 1888 di Makassar.

Permintaan bantuan ini lantas mendapat respon dari pemerintah Belanda dengan mengirimkan satu batalyon prajurit dan tiga unit kapal perang bermesin uap antara lain; H.M. Koning,  H.M.Prins Hendrik dan H.M. Madoera dan berangkat ke Karama pada 19 Juni 1888, pada 23 Juni ketiga kapal perang kerajaan Belanda ini membombardir wilayah Pangale dari segala arah dengan dukungan pasukan marinir dan pasukan kerajaan Mamuju. Namun I Samanangngi dan Pattalunru ini lebih cerdik dengan tidak melakukan perlawanan, mereka mengajak semua masyarakat Pangale untuk meninggalkan rumah rumah dan perahunya menuju kehutan yang paling jauh kedalam untuk menghindari jatuhnya korban, prajurit kerajaan Mamuju kemudian membakar rumah dan perahu sebagian milik masyarakat Pangale ini dan pulang dengan tangan hampa.  Baru sebulan kemudian Raja Mamuju Nae Sukur mendapat kabar bahwa Pattalunru siap menyerahkan diri namun hal tersebut tidak pernah terjadi karena mereka tetap bersembunyi dan masih melakukan perlawanan. 

Pada masa pemerintahan Maradika Nae Sukur di Kerajaan Mamuju telah beberapa kali terjadi pembaharuan kontrak dan penandatangan kontrak baru diantaranya tanggal 3 Mei 1889 Perjanjian pengesahan dan persetujuan penyerahan hak mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap kabel Telegraf oleh rakyatnya kea Gubernemen dan pada tanggal 23 April 1890 tentang penetapan peraturan pemasukan dan pengeluaran senjata api, peluru dan mesiu. Dimasa kekuasaan Nae Sukur sebagai Maradia Tapalang (1867 – 1889), telah menandatangani kontrak panjang pada 3 Februari 1868 dan kembali menandatangani Pembaruan Kontrak pada 5 Desember 1868. 

Setelah Maradika Nae Sukur wafat pada tanggal 29 Juli 1895 di Mamuju yang kemudian digantikan oleh menantunya Karanene sebagai Maradika selanjutnya di kerajaan Mamuju oleh Dewan Hadat kerajaan Mamuju dipilihlah Karanene (1895 – 1908) sebagai pengganti raja karena hanya dia yang memenuhi syarat sebagai raja (Maradika) dan dilantik ditahun itu juga.Satu tahun menjabat sebagai raja, Karanene kembali menandatangani kontrak sebagai transisi pemegang kekuasaan raja Mamuju atas penandatanganan kontrak di tahun 31 Oktober 1862 dengan model kontrak tahun 1894 sekaligus sebagai perpanjangan penandatangan kontrak baru.

Karanene yang juga biasa digelar Maradika Pua Aji atau raja yang sudah melaksanakan haji sebagai Maradika Mamuju dan anggota hadatnya kembali menandatangani kontrak tambahan (Suppletoir Contract) Konsesi Pertambangan  pada 13 Juni dan Oktober 1905 dan perpanjangan kontrak pada tahun 1908. Pada masa ini maradika Karanene meletakkan jabatannya dan mengundurkan diri sebagai Maradika Mamuju tahun 1909, raja inilah yang banyak dikecam oleh kalangan keluarga bangsawan kerajaan Mamuju atas sikapnya yang tunduk kepada Belanda yang sebagian menganggapnya sebagai tindakan pengkhianatan atas perjuangan rakyat Mamuju sehingga timbullah perlawanan dari beberapa kalangan keluarga kerajaan di  Benteng Kayu Mangiwang Budong - budong dan di Kassa Sinyonyoi tahun 1907 sampai 1909.

Dalam pertempuran tersebut gugur beberapa orang keluarga kerajaan itu antara lain: Mantaroso Pattana Bone, Tamangujuk Daeng Mattinja Punggawa Malolo, Atjo Ammana Andang dan lainnya. Dengan peristiwa tersebut Maradika merasa telah menyesal dan atas permintaan sendiri Beliau mengundurkan diri dari tahtanya sebagai Maradika dan sebagai penggantinya terpilihlah iparnya Djalaloeddin Ammana Inda (1908 -1950) sebagai Maradika selanjutnya yang juga adalah anak dari mantan raja Mamuju Nae Sukur.(Arman Husain 2022)